Bangun Bangsa Dengan Keteladanan Jenderal Besar TNI (Purn) DR (Hc) H. A H Nasution (Pahlawan Nasional)

Gambar

(lahir di sumatera, 3 Desember 1918 – meninggal di jakarta, 6 September 2000 pada umur 81 tahun)

Sebagai seorang tokoh militer, Nasution sangat dikenal sebagai ahli perang gerilya alias pencetus tidak sekedar serdadu biasa. Pak Nas demikian sebutannya dikenal juga sebagai penggagas dwifungsi ABRI sebagai modal orde baru yang mengantarkan tokoh-tokoh militer pada peran strategis bangsa yang kemudian membunuh beliau secara politik oleh orba .

Orde baru yang ikut didirikannya (walaupun ia hanya sesaat sahaja berperan di dalamnya) telah menafsirkan konsep dwifungsi itu ke dalam peran ganda militer yang sangat represif & eksesif. Selain konsep dwifungsi ABRI, ia juga dikenal sebagai peletak dasar perang gerilya.

Tahun 1940 sebelum merdeka, ketika Belanda membuka sekolah perwira cadangan bagi pemuda Indonesia, ia ikut mendaftar. Ia kemudian menjadi pembantu letnan di Surabaya. Pada 1942, ia mengalami pertempuran pertamanya saat melawan jepang di Surabaya. Setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, Nasution bersama para pemuda eks-PETA mendirikan Badan Keamanan Rakyat yang memiliki kepekaan terhadap rasa aman dan atau kondusifitas rakyat Indonesia yang tidak merupakan kumpulan preman dari kelompok tertentu yang hanya mementingkan kelompok sahaja.

Pada Maret 1946, ia diangkat menjadi Panglima Divisi III/Priangan. Mei 1946, ia dilantik Presiden Soekarno sebagai Panglima Divisi Siliwangi. Pada Februari 1948, ia menjadi Wakil Panglima Besar TNI (orang kedua setelah Jenderal Soedirman). Sebulan kemudian jabatan “Wapangsar” dihapus dan ia ditunjuk menjadi Kepala Staf Operasi Markas Besar Angkatan Perang RI. Di penghujung tahun 1949, ia diangkat menjadi KASAD.

Adalah merupakan suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia, bahwa bangsa kita pernah dikaruniai seorang putra bangsa sekaliber almarhum Jenderal Besar TNI (Purn) DR (Hc) H. A H Nasution, seorang Jenderal yang sangat lurus bersahaja. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa beliau merupakan salah satu peletak dasar-dasar pembentukan TNI, khususnya TNI AD.

Beliau juga merupakan sosok pemikir sejati, dimana buku beliau yang fenomenal, yakni “Pokok-Pokok Perang Gerilya” (Fundamentals of Guerilla Warfare) telah diterjemahkan ke berbagai bahasa, serta merta  menjadi bacaan wajib di banyak akademi militer di berbagai belahan dunia yang ditulisnya sendiri tidak dituliskan orang sehingga berpotensi ditambah dikurangi yang mengaburkan makna pemikiran sebenarnya.

Kita akan coba ingat kembali nukilan wawancara beliau dengan media pada bulan Desember 1995. Dimana wawancara itu cukup menarik, karena banyak memberikan jawaban terhadap tuduhan-tuduhan yang selama ini ditujukan kepada beliau. Dalam wawancara itu, beliau juga memberikan pemaparan yang lugas tentang bagaimana sebaiknya sikap seorang warganegara dalam beragama & berbangsa.

Setelah membaca pemaran beliau lewat media, MM Partahian Harahap SE Ak secara pribadi –bukan institusi apalagi golongan- sangat setuju dengan pendapat beliau, bahwa kebangsaan bukan berarti penyamarataan maupun penyeragaman total yang menghilangkan serta memangkas habis perbedaan. Perbedaan suku, agama, ras serta golongan itu adalah lumrah, justru merupakan kekayaan sekaligus kekuatan bagi bangsa kita.

Seorang warga negara tidak harus menanggalkan kesukuan maupun keagamaan serta identitas lain yang melekat pada dirinya hanya atas nama persatuan. Bukan persatuan semacam itu yang dikehendaki dan atau dimaksudkan oleh founding fathers bangsa kita. Justru karena pada hakikatnya berbeda itulah dinamakan “persatuan”, karena sesuatu memang disatukan disebabkan pada hakikatnya berbeda.

Almarhum Jenderal Besar TNI (Purn) DR (Hc) A H Nasution, sebagai salah seorang putera terbaik bangsa, yang pengabdian serta pengorbanannya kepada bangsa ini tidak diragukan lagi, dimana beliau benar-benar dengan nyata (tidak sekedar wacana dan atau mati konyol tertembak tanpa perlawanan) telah berkorban dengan jiwa, keluarga & harta benda, sangat patut kita teladani, dan atau kita tidak bisa meneladani seseorang tanpa lebih dulu mengenalinya.

Tulisan ini adalah salah satu upaya bagi kita agar kita tidak lupa sejarah, tidak lupa kepada para pendahulu kita, agar kita ingat, bahwa hari ini tidak datang begitu sahaja, melainkan didahului oleh hari-hari di masa lampau dimana para pendahulu kita telah berjuang & berkarya memberikan hasil pengabdian maksimal kepada bangsa.

Eka Trisna Edyanti (cucu alm) dalam sambutan singkatnya pada acara ulang tahun Jenderal TNI Purn. DR (Hc) H. Abdul Haris Nasution pada genap usia 77 tahun, tak sanggup menahan tangis. Air matanya deras meleleh membasahi pipinya. “Saya tak akan melupakan pesan-pesan Opa agar bersujud syukur saat gembira & berwudlu saat sedih,” katanya.

Pak Nas pun tak kuasa menahan haru mendengar sambutan cucunya itu. Matanya tampak berkaca-kaca. Bahkan terlihat air mata itu mulai menggantung di kelopak matanya. Menurut Pak Nas — panggilan akrab A.H. Nasution — yang dimasa tuanya hidup tenang bersama istrinya Johana Sunarti, semula ia tidak ada niatan untuk memestakan hari ulang tahunnya. Namun karena desakan keempat cucunya — Eka Trisna Edyanti (Edi), Marisa Edyana (Icha), Marina Edyana (Ina), Vita, akhirnya ia pun menyerah.

Masih menurut Pak Nas, yang terpenting dari peringatan hari ulang tahun adalah bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat Allah SWT yang berupa panjang usia itu. Dan cara mensyukurinya adalah dengan memperbanyak amal saleh.

Pak Nas lalu mengutip sebuah hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya: “Sebaik-baik manusia adalah yang panjang usianya dan banyak amal salehnya, dan seburuk-buruk manusia adalah yang panjang usianya tapi buruk perbuatannya.”

Berbagai pesan moral itu selalu ia pompakan kepada anak-cucunya, bahkan juga kepada anak buahnya ketika ia masih aktif mengemban tugas. Menurut beberapa kenalannya, Pak Nas memang dikenal sebagai tokoh yang “bersih” bermoral, baik ketika masih aktif maupun setelah di luar dinas. “Dalam politik, akhlaqlah yang harus menjadi panglima. Mulailah sesuatu dengan ketaqwaan,” ujarnya kepada media.

Pesan-pesan moralnya tidak hanya terlihat dari jejak langkahnya, tapi juga dari puluhan buku yang ditulisnya sendiri. Karena itu dalam ulang tahunnya yang ke-77, ia justru memberikan sebendel tulisan. Tulisan yang ketika itu masih berupa ketikan di atas kertas HVS. Dalam map warna hijau, pesan-pesan itu terkumpul dalam 3 tema: biografi dirinya yang akan dicetak sebuah penerbitan, sebuah tulisan yang ditujukan buat generasi muda dalam rangka 50 tahun Indonesia merdeka, serta tentang Esa Hilang Dua Terbilang.

“Apa yang tertulis dalam kumpulan buku pesan-pesan saya itu, baca dan atau pelajari. Saya akan kontrol sampai di mana dipelajari & dihayati. Dan jangan ditunda-tunda,” tutur Pak Nas kepada para cucunya. Bendelan tulisan itu diterima cucunya, Edi.

“Tulisan itu agar dibaca semua cucu & pacarnya,” kata Bu Nas menimpali.

Mantan Ketua MPRS ini juga dikenal akan kesederhanaannya. Selain memberikan hadiah tulisan buat para cucunya, Pak Nas juga memberikan bingkisan kepada pembantunya, Alba. Lelaki ini selalu telaten mengurus Pak Nas yang mulai uzur. “Setiap shalat lima waktu, dia selalu menunggui saya,” komentar Pak Nas tentang pembantunya itu.

Lagu-lagu lama maupun lagu-lagu Tapanuli meramaikan suasana. Tapi yang membuat hadirin bertepuk tangan justru ketika Bu Nas meminta lagu Halo-Halo Bandung. “Ini untuk mengenang masa cinta saya dengan Bapak,” tutur Bu Nas yang bertemu Pak Nas di Bandung.

Pak Nas lahir di Hutapungkut, Kotanopan, Tapanuli, 3 Desember 1918. Pria yang pernah menjadi guru partikelir di Bengkulu ini merupakan salah satu peletak dasar pembangunan TNI AD. Ia juga pernah menjadi Wakil Panglima Besar mendampingi Panglima Besar Soedirman.

Pria Tapanuli ini lebih menjadi seorang jenderal idealis yang taat beribadat. Ia tak pernah tergiur terjun ke bisnis yang bisa memberinya kekayaan materi. Kalau ada jenderal yang mengalami kesulitan air bersih sehari-hari di rumahnya, Pak Nas orangnya.

Tangan-tangan terselubung memutus aliran air PAM ke rumahnya, tak lama setelah Pak Nas pensiun dari militer. Untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, keluarga Pak Nas terpaksa membuat sumur di belakang rumah.

Memang tragis. Pak Nas pernah bertahun-tahun dikucilkan dan dianggap sebagai musuh politik pemerintah Orba. Padahal Pak Nas sendiri menjadi tonggak lahirnya Orba. Ia sendiri hampir jadi korban pasukan pemberontak yang dipimpin Kolonel Latief. Pak Nas-lah yang memimpin sidang istimewa MPRS yang memberhentikan Bung Karno dari jabatan presiden, tahun 1967.

Ketua MPRS Jenderal AH Nasution melantik Soeharto sebagai Presiden RI kedua tahun 1967. Ironisnya Nasution kemudian menjadi salah satu pengkritik Soeharto yang paling vokal setelah kecewa dengan Soeharto.

Pak Nas, di usia tuanya, dua kali meneteskan air mata. Pertama, ketika melepas jenazah tujuh Pahlawan Revolusi awal Oktober 1965. Kedua, ketika menerima pengurus pimpinan KNPI yang datang ke rumahnya berkenaan dengan penulisan buku, Bunga Rampai TNI, Antara Hujatan dan Harapan.

Apakah yang membuatnya meneteskan air mata? Sebagai penggagas Dwi Fungsi ABRI, Pak Nas ikut merasa bersalah, konsepnya dihujat karena peran ganda militer selama Orba yang sangat represif  & eksesif. Peran tentara menyimpang dari konsep dasar, lebih menjadi pembela penguasa ketimbang rakyat yang membuat Pak Nas menjadi salah seorang penandatangan Petisi 50, musuh nomor wahid penguasa Orba.

Namun sebagai penebus dosa, Presiden Soeharto, selain untuk dirinya sendiri, memberi gelar Jenderal Besar kepada Pak Nas menjelang akhir hayatnya. Meski pernah “dimusuhi” penguasa Orba, Pak Nas tidak menyangkal peran Pak Harto memimpin pasukan Wehrkreise melancarkan Serangan Umum ke Yogyakarta, 1 Maret 1949. Dimusuhi tidak membuat Pak Nas menapikan peran Soeharto.

Pak Nas dikenal sebagai peletak dasar perang gerilya melawan kolonialisme Belanda. Tentang berbagai gagasan & konsep perang gerilyanya, Pak Nas menulis sebuah buku fenomenal, Strategy of Guerrilla Warfare. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa asing, jadi buku wajib akademi militer di sejumlah negara, termasuk sekolah elite bagi militer dunia, West Point Amerika Serikat (AS). Dan, Pak Nas tak pernah mengelak sebagai konseptor Dwi Fungsi ABRI yang dikutuk di era reformasi. Soalnya, praktik Dwi Fungsi ABRI menyimpang jauh dari konsep dasar yang lahir dari benak Pak Nas.

Jenderal Besar Nasution menghembuskan nafas terakhir di RS Gatot Subroto, pukul 07.30 WIB (9/9-2000), pada bulan yang sama ia masuk daftar PKI untuk dibunuh. Ia nyaris tewas bersama mendiang putrinya, Ade Irma, ketika pemberontakan PKI (G-30-S) meletus kembali tahun 1965. Tahun 1948, Pak Nas memimpin pasukan Siliwangi yang menumpas habis pemberontakan PKI di Madiun.

Usai tugas memimpin MPRS tahun 1972, jenderal besar yang pernah 13 tahun duduk di posisi kunci TNI ini, tersisih dari panggung kekuasaan. Ia lalu menyibukkan diri menulis memoar.

Sampai pertengahan 1986, lima dari tujuh jilid memoar perjuangan Pak Nas telah beredar luas. Kelima memoarnya, Kenangan Masa Muda, Kenangan Masa Gerilya, Memenuhi Panggilan Tugas, Masa Pancaroba, Masa Orla. Dua lagi memoarya, Masa Kebangkitan Orba dan Masa Purnawirawan, sedang dalam persiapan ketika itu. Masih ada beberapa bukunya yang terbit sebelumnya, seperti Pokok-Pokok Gerilya, TNI (dua jilid), dan Sekitar Perang Kemerdekaan (11 jilid).

Ia dibesarkan dalam keluarga tani yang taat beribadat. Ayahnya anggota pergerakan Sarekat Islam di Kotanopan, Tapanuli Selatan. Pak Nas senang membaca cerita sejarah. Anak kedua dari tujuh bersaudara ini melahap buku-buku sejarah, dari Nabi Muhammad SAW sampai perang kemerdekaan Belanda & Prancis.

Pak Nas, panggilan akrabnya, merupakan salah satu tokoh paling senior di Petisi 50. Rekam jejak Pak Nas sejak perang kemerdekaan tak diragukan lagi. Dia adalah konseptor perang gerilya & pejuang kemerdekaan yang tidak mati sia-sia dikaruniai umur panjang dalam memberi keteladanan kepada bangsa kita. Merdeka…!!!

Aparat Negara Wajib Memiliki Jiwa Melayani Kelas Excellent Melebihi Apa Yang Di Harapkan Dalam Artian Positif .

Pada dasarnya pelayanan adalah demi kepuasan pelanggan (Masyarakat) maka dalam setiap penyajian produk apapun-termasuk pendidikan, kesehatan, infratsruktur terlebih pemberdayaan ekonomi kerakyatan-harus dinilai apakah produk yang kita berikan sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam hal ini pelanggan dapat memperoleh pelayanan yang ”basic” sahaja sifatnya, atau kalau lebih baik dan sesuai dengan harapannya kita sebut ”expected”, yang paling baik tentu kalau pelanggan mendapat pelayanan di atas yang dia harapkan, disebut ”excellent”.

Aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, diharapkan memahami bahwa dirinya adalah bertugas melayani bukan untuk dilayani masyarakat, oleh karenanya hendaknya dapat diberikan pelayanan yang prima, dalam arti :

1.    Sensitif & responsive terhadap tuntutan masyarakat, tantangan maupun peluang – peluang untuk peningkatan.

2.   Inovatif kreatif dalam memberikan pelayanan yang bermutu tinggi & memuaskan.

3.   Mempunyai visi ke depan, apa sesungguhnya yang ingin diwujudkan serta dapat mempertimbangkan kemungkinan – kemungkinan adanya resiko serta mengelola dengan mereduksi maupun meminimalkan resiko dengan baik.

4.   Mampu memanfaatkan dengan baik sumber daya yang tersedia dengan metode ilmiah yang sesuai.

5.   Mampu memecahkan masalah yang timbul serta mengambil keputusan dalam upaya peningkatan pelayanan yang bermutu.

Karakter yang diwariskan oleh seorang raja sangat sulit untuk memberi empati terhadap jiwa melayani dengan sungguh-sungguh karena sesungguhnya hidup raja sangatlah tergantung dengan berbagai pelayanan orang-orang yang menghambakan diri dan atau dihambakan dalam sistem kerajaan. Perjalanan sejarah membuktikan bahwa sistem kerajaan tidak sesuai dengan karakter bangsa indonesia yang multi RAS  dalam mewujudkan pembangunan manusia sebagai manusia seutuhnya dengan berprikemanusiaan yang layak sampai kerajaan yang membawa bendera agama sekalipun sehingga dari sabang sampai merauke sepakat untuk memerdekakan bangsa Indonesia secara republik yang mengusung demokrasi sebagai sistem dengan membangun rumusan dasar negara pancasila dan UUD 1945. Sambung menyambung menjadi satu itulah Indonesia yang diprakarsai sumpah pemuda dengan ikrar satu bahasa bangsa Indonesia. Artinya gerakan pelestarian sistem kerajaan dalam mengisi kemerdekaan dari sabang sampai  merauke merupakan perlawanan dan atau penistaan terhadap proklamasi kemerderkaan berikut nilai-niali luhur pancasila dan UUD 1945 yang perlu dilawan dalam kerangka bela negara sesuai amanat UUD 1945. Namun peninggalan sejarah kerajaan-kerajaan yang ada ditanah air gak ada salahnya dilakukan pemugaran sebagai aset bangsa bernilai wisata sejarah yang tidak layak diwarisi siapapun karena gak mungkin menggunakan uang negara dalam mengurus harta pribadi seseorang artinya sudah merupakan harta ganimah atas kedaulatan bangsa Indonesia sehingga merupakan kekayaan seluruh warga negara Indonesia yang secara hukum dinyatakan dalam UU merupakan orang Indonesia asli dan atau orang asing yang diakui kewarganegaraannya secara hukum. Hidupkan imajinasi janganlah hidup dalam imajinasi itu gila namanya. Mindset ini penting karena dalam membangun bangsa kita perlu uniform. Salam NKRI

Menelisik Prahara Korupsi Di Indonesia Yang Memperihatinkan!!! Indonesia? Kenapa Masuk Dalam Daftar 100 Negara Terkorup Dunia Sementara Wujudnya Seakan Antara Ada Dan Tiada Ditanah Air?

Pada system pelelangan terbuka yang diberlakuakn pemerintah daerah sepertinya masih ada potensi keputusan yang dipaksakan oleh panitia entah dengan alasan apapun itu yang jelas ada kaitannya dengan KKN-lah. Seperti dalam Lelang sebuah proyek misalkan jelas bahwa pembukaan lelang si A menang dengan nilai paling rendah anggap sahaja Rp 4,2 Milyar, tetapi setelah dievaluasi A tetap menang dengan nilainya yang melonjak drastis menjadi 5,9 Milyar. Padahal penawaran lainnya ada yang sebesar Rp 4,8 Milyar atau Rp 5,8 Milyar yang semestinya lebih efisien. Artinya terjadi perubahan mencapai 30%. Apakah itu proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), proyek jembatan layang (play over), proyek pengadaan buku SD-SMA, proyek jalan lingkar, proyek pembangunan kembali Pasar-pasar tradisional dll. Proyek-proyek dengan nilai kecil juga tak luput dari sergapan para koruptor. Misalnya, tentang jual-beli trayek angkutan umum. Sesuai dengan peraturan, tarif trayek misal Rp 175 ribu per trayek per kendaraan namun bisa diperjualbelikan hingga Rp 5 juta per trayek. Disini peran kepala daerah dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah harus mampu menempatkan diri berani transparan terlepas dengan pro kontra yang bakal terjadi, seperti dengan membuat draft Keputusan kepala daerah mengenai perijinan terkait dengan investasi. Mengeluarkan produk berupa Insentif Untuk Investasi (IUI) untuk pajak dan retribusi daerah. Produk ini membuat semacam fasilitas atau insentif bagi investor katakanlah dengan potongan 30% baik untuk tax rate regional atau pun retribusi. Begitu juga dengan pengadaan barang dan jasa yang rentan dikorupsi dengan berbagai model dan atau  modus operandi seperti pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran, pengadaan Buku Pelajaran oleh Dinas Pendidikan, kasus penyimpangan dana di tingkat kelurahan berupa penyimpangan dana desa dll. Seperti masuk ke rekening perorangan yang seharusnya sesuai prosedur yang ada, dana tersebut harus masuk ke nomor rekening atas nama perusahaan yang tercantum pada waktu prakualifikasi berkas. Selain masuk ke rekening perorangan berpotensi terjadi penyimpangan dalam pencatatan dana. bahwa kolusi memang sangat banyak terjadi pada proyek pengadaan barang dan jasa, dan dalam kasus ini yang terjadi adalah karena kesalahan prosedur berupa penunjukan langsung dan terjadinya mark up.  Namun demikian, MM Partahian Harahap SE Ak sebagai pemerhati social, pendidikan, dan ekonomi lemah yang juga aktivis kampus serta berbagai LSM ditanah air melihat yang menjadi penyebab rentan terjadi kasus korupsi karena adanya ketakutan warga atau perorangan untuk melaporkan kasus korupsi itu sendiri. Memang  yang biasanya melapor untuk kasus-kasus seperti ini adalah LSM atau orang-orang yang mengatasnamakan sebuah lembaga padahal UU sebenarnya juga membuka ruang untuk perorangan. Prilaku-prilaku korupsi lainnya di sekitar keseharian masyarakat bahwa korupsi disebabkan adanya pihak ketiga atau lebih sering disebut sebagai calo. Situasi itu terjadi karena kecenderungan dari pengguna lebih memilih menggunakan jasa calo atau biro jasa dengan alasan kepraktisan karena kesibukan, yang secara tidak langsung telah memberikan kesempatan yang mendorong terjadinya korupsi.

Pemberantasan korupsi tidak bisa dilepaskan dari komitmen seorang pemimpin suatu daerah. Beberapa usaha yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengoperasionalkan misi dan Komitmen Terhadap Korupsi tersebut antara lain dengan membuat sebuah kelembagaan ombudsman. Program ini merupakan program kerjasama antara 3 lembaga yang terdiri dari Pemda, perguruan tinggi dan swasta seperti provider telekomuniaksi. Teknisnya program ini dijalankan untuk menampung keluhan-keluhan masyarakat seputar masalah yang mereka hadapi melalui akses Electronical Ombudsman. Namun program ini berpotensi kurang berjalan dengan baik bila terbentur sistem operator yang hanya satu arah sahaja yakni menggunakan 1 provider. Hal itu menjadi hambatan sendiri melihat mayoritas provider pengguna telepon seluler di daerah yang beragam. bisa juga dengan membuka sambungan langsung masyarakat melalui nomor telpon pribadi kepala daerah yang tujuannya adalah apabila ada keluhan maka bisa langsung ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Daerah (Bawasda) untuk melakukan cek langsung ke lapangan.

Kita tidak menampik komitmen pemimpin selama ini mungkin sudah cukup baik. Dimana pemerintah daerah sudah berupaya untuk meminimalkan korupsi terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, salah satunya adalah dengan mengadakan lelang terbuka, menghapus metode lama seperti pembagian proyek yang penuh dengan kolusi. Kita juga melihat pihak swasta maupun pemerintah sudah berkomitmen untuk melangkah ke arah reformasi dengan mewujudkan transparansi dalam segala hal.

Persoalannya toh negara kita masih masuk dalam daftar 100 negara terkorup dunia, kita tidaklah secepat membalik telapak tangan untuk merasa difitnah karena memang kemiskinan kesenjangan kesejahteraan masyarakat kita masih sangat mudah untuk dijumpai dari sabang sampai merauke yang memberi isyarat bagi kita semua sebagai dampak pengelolaan negara yang kurang baik seperti masih adanya korupsi  bergentayangan dimana-mana dengan berbagai bentuk wujud yang tidak jelas bak syetan kehidupan.

Pemerintah mestinya menaruh harapan pada rakyat untuk ikut berperan aktif dan memiliki inisiatif dalam pembangunan daerah, dengan cara ikut mengawasi proses pembangunan yang sedang berjalan. Komitmen terhadap perbaikan sistem yang menitikberatkan pada kualitas aparat yang baik dan bersih juga menyadari pentingnya dan menjelaskan bahwa pemda memiliki semangat berusaha mengadakan pembenahan dengan mengadakan pembinaan mental bagi seluruh staf pemerintahan yang dilakukan secara berkesinambungan bisa dengan mengadakan forum rutin yang menghadirkan tokoh agama guna meningkatkan moral dan spiritual yang bertujuan untuk memberikan kesadaran secara moral akan dampak buruk dari korupsi. Semua usaha pemerintah sejatinya direncanakan dari elemen paling bawah, serta mengalokasikan dana secara berimbang, sehingga semua aspirasi masyarakat dapat tertampung dan terlaksana dalam kurun waktu APBD periode berjalan. Solusi lain bisa juga dengan mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi langsung mengawasi dan memberikan masukan membangun melalui SMS warga serta kotak pos saran tertentu atau telepon langsung dengan pusat pelayanan masyarakat. MM Partahian Harahap SE AK seorang pemerhati ekonomi rakyat kecil menengah yang tidak berada dalam kepentingan asosiasi  rekanan yang juga pernah menjadi aktivis program aksi pemberdayaan masyarakat tani secara nasional tahun 90-an yang dinilai teman-teman cukup vokal dan idealis wajar kalau sangat memahami fenomena yang terjadi ditengah masyarakat, menegaskan sekaligus mendukung bahwa pemerintah daerah mestinya berusaha melaksanakan transparansi sesuai kehendak UU negara, seperti dengan diadakannya lelang terbuka secara murni. Lelang terbuka yang memberikan kesempatan bukan hanya bagi asosiasi dari daerah bersangkutan, tapi juga memberikan kesempatan kepada asosiasi dari luar daerah untuk ikut berpartisipasi dan mempunyai hak yang sama. Melalui lelang terbuka ini, hanya asosiasi yang berkualitas tanpa memandang daerah asal yang akan keluar sebagai pemenang. Hal ini memberikan persaingan yang sehat dan kompetitif, yang merupakan bagian dari transparansi. Hal tersebut semata atas pemahaman UU negara karena sebagai warga negara yang sah tidak ada salah salahnya memberikan kontribusi buah pikir terhadap kemajuan negaranya sendiri Indonesia tercinta baik pusat maupun daerah, bukankah hal itu dilindungi UU yang dari sabang sampai merauke tentu masih berlaku, dengan penuh rasa nasionalisme berharap tidak ada lagi kemerdekaan lain yang berusaha menistai proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945. Serta orang-orang yang pernah memiliki pemikiran makar terhadap kemerdekaan bangsa kita sudah merupakan kewajiban bersama untuk melakukan pembinaan terhadap mereka melalui saluran apapun yang dianggab efektif untuk itu sehingga kembali sadar atas kewajiban sebagai warga negara dalam hal pembelaan negara sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945 bukan malah menjadi momok dalam perjalanan pembangunan bangsa dengan motif SARA budaya aneh dll. Salam NKRI?!

Islam Dalam Melihat Realitas Budaya Dengan 3 Sudut Pandang Prudent Yang Krusial!!!

Islam adalah agama wahyu yang diyakini keberadaannya langsung diperintahkan Allah SWT Tuhan alam semesta beserta segala isinya termasuk peradaban dan atau kebudayaan manusia yang hidup serta dihidupkan olehNya dalam hamparan bumi Allah SWT ini. DiturunkanNya Islam sebagai agama dibumi bersifat rahmatanlila’lamin yakni memberi rahmat bagi sekalian alam sebagai fitrahNya bukan untuk menghantui siapapun termasuk sesama dan atau agama lainnya. Berangkat dari sifat suci itu Islam memiliki cara sendiri melihat manusia dan kebudayaannya, Islam tidaklah memandangnya dari satu sisi sahaja sebagaimana sudut pandang MM Partahian Harahap SE AK sebagai jati diri anak bangsa Indonesia putra daerah di riau berikut ini:

  1. Perintah Allah, Agama Dan/atau Budaya?

Allah telah memberikan kepada manusia sebuah kemampuan serta kebebasan untuk berkarya, berpikir serta menciptakan suatu kebudayaan. Disini, Islam mengakui bahwa budaya merupakan hasil karya manusia dan atau tidak mengandung perintah Allah didalamnya sehingga tidak akan menimbulkan suatu dosa dalam mengabaikannya. Sedangkan agama adalah pemberian Allah SWT untuk kemaslahatan umat manusia itu sendiri yang mengandung perintah-perintah Allah SWT yang apabila mengabaikannya mengakibatkan perbuatan dosa yang menimbulkan murka Allah SWT apalagi karena hanya sekedar budaya dan atau lebih mengutamakan karya manusia ketimbang perintahNya jelas sahaja Allah murka. Agama adalah suatu pemberian Allah kepada manusia untuk mengarahkan serta membimbing karya-karya manusia tersebut agar bermanfaat, berkemajuan, mempunyai nilai positif serta mengangkat harkat martabat manusia bukan sebaliknya lebih menonjolkan budaya dalam mengendalikan kehidupan beragama sampai shalat juga harus memakai pakaian kebesaran budaya dan atau lainnya, hal semacam ini akan merusak nilai Islam itu sendiri ibarat kenderaan budaya adalah roda yang senantiasa berputar-putar sementara agama adalah stir  pengendalinya adalah Allah SWT. Bisa dibayangkan kalau roda mengendalikan stir apa kata dunia artinya telah mengambil posisi Allah SWT sebagai pengendali naudzubillah.

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu beramal dan berkarya, untuk selalu menggunakan pikiran yang diberikan Allah SWT untuk mengolah alam dunia menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi sesama serta kepentingan manusia lainnya akan tetapi dalam sudut pandang keislaman sejatinya membesarkan kebesaran Allah SWT terlebih dalam rumah ibadah sebagai yang diyakini rumah Allah bukan malah membesarkan baju kebesaran budaya dan atau lainnya by the way kalau dirumah Allah SWT sahaja sudah lupa denganNya apalagi diluarnya wajar sahaja mengambil jalan hidup sesat dalam istilah keuangan memilih jalan penggelapan dari pada mewujudkan transparansi anggaran dsb begitu juga dengan tempat-tempat yang diyakini sebagai tempat umum karena tentu ada tempat-tempat khusus untuk sesuatu yang khusus tidak berlaku umum kalau tidak ingin menodai ketertiban umum yang dizaman Soeharto bisa sahaja dikategorikan sebagai GPK dan atau gerakan pengacau keamanan.

Islam tidak melarang manusia untuk “ berbudaya” dengan catatan mampu menempatkannya pada pos yang tepat sebagai karya anak bangsa tidak menjadi hantu dalam hidup manusia lainnya. Islam, sebagaimana telah diterangkan di atas, datang untuk mengatur serta membimbing masyarakat menuju kepada kehidupan yang lebih baik yang seimbang bukan untuk membenalui apalagi dibenalui dan atau merusak makna-makna ajarannya terlebih dengan ajaran tandingan apakah itu dengan 12 jurus budaya syetan yang membuat anak-anak pon berani berlaku kurang ajar kepada orang dewasa yang dianggab tidak sebudaya.

2. Islam Dengan Kebudayaan

Islam adalah agama wahyu yang diturunkan kepada manusia sebagai rahmat bagi alam semesta. Ajaran-ajarannya selalu membawa kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia serta diakhirat. Allah SWT telah menyatakan sebagaimana yang tersebut dalam ( QS Toha : 2 ) : “Kami tidak menurunkan Al Qur’an ini kapadamu agar kamu menjadi susah “. Artinya bahwa umat manusia yang mau mengikuti petunjuk Al Qur’an akan dijamin oleh Allah SWT bahwa kehidupan mereka akan bahagia dunia akhirat. Sebaliknya siapa sahaja? yang membangkang dan atau mengingkari ajaran Islam niscaya dia akan mengalami kehidupan yang berkesempitan pandang dan atau penuh dengan kemusyrikan.

Ajaran-ajaran Islam yang penuh dengan kemaslahatan bagi manusia, tentunya mencakup segala aspek kehidupan manusia. Tidak ada satupun bentuk kegiatan yang dilakukan manusia, kecuali Allah SWT telah meletakkan aturan-aturanNya dalam ajaran Islam.

Sementara kebudayaan adalah salah satu dari sisi penting dari kehidupan manusia, dan Islam pun telah mengatur serta memberikan batasan-batasannya. Baiklah kita akan mencoba berusaha menjelaskan korelasi antara budaya dengan Islam itu sendiri dalam kehidupan masyarakat madani yang faktawi.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hal. 149, disebutkan bahwa: “ budaya “ adalah pikiran, akal budi, adat istiadat. Sedang “ kebudayaan” adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin ( akal budi ) manusia, seperti kepercayaan, kesenian dan adat istiadat. Ahli sosiologi mengartikan kebudayaan dengan keseluruhan kecakapan ( adat, akhlak, kesenian , ilmu dll). Sedang ahli sejarah mengartikan kebudaaan sebagai warisan atau tradisi. Bahkan ahli Antropogi melihat kebudayaan sebagai tata hidup, way of life, dan kelakuan. Definisi-definisi tersebut menunjukkan bahwa jangkauan kebudayaan sangatlah luas. Aspek kehidupan Spritual, mencakup kebudayaan fisik, seperti sarana ( candi, patung nenek moyang, arsitektur) , peralatan ( pakaian, makanan, alat-alat upacara). Juga mencakup sistem sosial, seperti upacara-upacara ( kelahiran, pernikahan, kematian ). Adapun aspek bahasa dan kesusteraan mencakup bahasa daerah, pantun, syair, novel-novel. Aspek seni dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu ; visual arts dan performing arts, yang mencakup ; seni rupa ( melukis), seni pertunjukan ( tari, musik, ) Seni Teater ( wayang ) Seni Arsitektur ( rumah,bangunan , perahu ). Aspek ilmu pengetahuan meliputi scince ( ilmu-ilmu eksakta) dan humanities ( sastra, filsafat kebudayaan dan sejarah ).

Pater Jan Bakker, dalam bukunya “Filsafat Kebudayaan” menyatakan bahwa tidak ada hubungannya antara agama dan budaya, karena menurutnya, bahwa agama merupakan keyakinan hidup rohani pemeluknya, sebagai jawaban atas panggilan ilahi. Keyakinan ini disebut Iman, dan Iman merupakan pemberian dari Tuhan, sedang kebudayaan merupakan karya manusia. Sehingga keduanya tidak bisa ditemukan apalagi diidentikkan dan atau semacamnya.

Istilah budaya Islam adalah istilah yang banyak digunakan dalam akademi sekuler untuk mendeskripsikan praktik budaya orang Islam. Karena agama Islam muncul pada abad ke-6 di Arab, yang nyaris bentuk awal budaya orang muslim ketika itu kebanyakan merupakan budaya Arab. Dengan berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam, yang membuat muslim saling berhubungan dan atau berasimilasi dengan berbagai budaya seperti budaya Persia, Turki, Mongol, India, Melayu, Berber  serta dengan budaya kita di Indonesia, dimana dari kaca mata sejarah budaya Arab dan 6 jenis budaya lainnya yang disebut adalah merupakan budaya asing  yang datang menyelinap menumpang hidup dengan kejayaan islam di nusantara bukan sebaliknya seiring dengan perkembangan agama Islam di tanah air.

3. Kepekaan Islam Dalam Memandang Peradaban

Islam sangat menyadari awal kemunculannya yang baru bahkan kerab dicap sebagai agama baru ketimbang yahudi dan atau nasrani sebagai sesama agama wahyu karena kemunculannya memang baru sekitar abad ke- 6 masehi ( 2013 -1434/100 = 6) sementara peradaban dijagadraya ini diyakini arkeolog sudah berlangsung jutaan tahun sebelum masehi sejak jamannya nabi adam a.s. sehingga dengan arif tidak menafikan keberadaan para nabi sebelum baginda rasulullah SAW, bahkan Islam membangun pondasi peradaban dengan konsep keimanan pada peradaban sebelum itu dengan memasukkannya pada poin rukun islam / iman bahwa tidak sempurna keislaman seseorang penganut islam yang tidak berakhlak kepada para nabi & rasul serta para malaikat yang wajib diimani tersebut.  Kita kembali focus pada kacamata Islam dengan peradaban umat manusia, sebelumnya perlu kita urai dimana Islam memandang bahwa manusia dalam membangun peradaban itu mempunyai potensi dipengaruhi dua unsur penting sejak awal penciptaanNya sesuai dengan keyakinan Islam terhadap penciptaan manusia olehNya, yaitu dari unsur tanah dan unsur ruh yang ditiupkan Allah SWT kedalam tubuhnya. Ini sangat terlihat jelas di dalam firman Allah SWT QS As Sajdah 7-9 : “ ( Allah)-lah Yang memulai penciptaan manusia dari tanah, kemudian Dia menciptakan keturunannya dari saripati air yang hina ( air mani ). Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam ( tubuh )-nya roh ( ciptaan)-Nya “ Selain menciptakan manusia, Allah SWT juga menciptakan makhluk yang bernama Malaikat, yang hanya mampu mengerjakan perbuatan baik tanpa ada nafsu untuk berbuat curang apalagi licik picik-picikan bak Israel yang sengaja membangun perumahan diyerussalem sebagai senjata masa depan kejayaan Israel laknatulloh dimasa jauh kedepan bahwa kelak generasi Israel akan memiliki bukti bahwa yerussalem memang wilayah Israel yang notabene sebagai pusat peradaban islam palestina, malaikat tidap punya tipe seperti itu karena diciptakan dari unsur cahaya yang sifatnya menerangi. Dan juga menciptakan Syetan dan atau Iblis yang hanya bisa berbuat jahat tanpa ada kekuatan iman untuk taat kepada kebenaran mengikuti perintah Allah SWT bak sifat yang melekat pada firaun dan atau yahudi yang tega menzalimi para nabi yang diutus kepada kaumnya, karena Iblis diciptakan dari unsur api yang cenderung merah memanas yang siap bersiap membakar hawa nafsu angkara murka yang senantiasa mengundang kemurkaan Allah SWT.

Sedangkan manusia, sebagaimana tersebut di atas, merupakan gabungan dari unsur dua makhluk tersebut. Bahkan dalam suatu hadits disebutkan bahwa manusia ini mempunyai dua pembisik ; pembisik pertama dari malaikat , sebagai aplikasi dari unsur ruh yang ditiupkan Allah, dan atau yang kedua pembisik dari golongan syetan, sebagai aplikasi dari unsur tanah. Kedua unsur yang terdapat dalam tubuh manusia tersebut, saling bertentangan dan atau tarik menarik. Ketika manusia melakukan kebajikan serta perbuatan baik, maka unsur malaikatlah yang menang, sebaliknya ketika manusia bermaksiat dan atau membuat kerusakan di muka bumi ini, maka unsur syetanlah yang menang. Oleh karena itu, selain memberikan bekal, kemauan serta kemampuan yang berupa pendengaran, penglihatan dan hati, Allah SWT juga memberikan petunjuk serta pedoman, agar manusia mampu menggunakan kenikmatan tersebut untuk beribadat serta berbuat baik pada sesama di muka bumi. Maha benar Allah dengan segala firmanNya.

Dengan demikian kedatangan Islam sebagai perintah Allah SWT tidaklah untuk menghancurkan budaya yang telah dianut suatu masyarakat, akan tetapi dalam waktu yang bersamaan Islam menginginkan agar umat manusia ini jauh serta terhindar dari hal-hal yang tidak bermanfaat dan atau membawa mudharat di dalam kehidupan umat manusia itu sendiri, sehingga Islam perlu meluruskan serta membimbing kebudayaan yang berkembang di masyarakat menuju kebudayaan yang beradab dan berkemajuan serta mempertinggi derajat kemanusiaan masyarakat yang madani.

Prinsip semacam ini, sebenarnya telah menjiwai isi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana dalam penjelasan UUD pasal 32, disebutkan : “ Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia”. Artinya kita sebagai jati diri anak bangsa Indonesia tidak alergi dengan budaya asing seperti budaya Arab, Persia, Turki, Mongol, India, Melayu, Berber  yang berbaur dengan budaya Indonesia yang turut mewarnai budaya orang Islam yang berkembang ditanah air bersama ribuan budaya nusantara lainnya.

Representasi Pancasila dan UUD 1945 Dasar Negara Sebagai Rambu dan/atau Koridor Pelaksanaan Otonomi Daerah

Prolog;

REPRESENTASI

Bahasa adalah medium yang menjadi perantara dalam memaknai sesuatu, memproduksi dan mengubah makna. Bahasa mampu melakukan semua ini karena ia beroperasi sebagai sistem representasi. Lewat bahasa (simbol-simbol dan tanda tertulis, lisan, atau gambar) dapat mengungkapkan pikiran, konsep, dan ide-ide tentang sesuatu. Makna sesuatu hal sangat tergantung dari cara individu merepresentasikannya. Dengan mengamati kata-kata yang digunakan dan imej-imej yang digunakan dalam merepresentasikan sesuatu bisa terlihat jelas nilai-nilai yang diberikan pada sesuatu hal tersebut. Untuk menjelaskan bagaimana representasi makna lewat bahasa bekerja, bisa dipakai 3 teori representasi sebagai usaha untuk menjawab pertanyaan : darimana suatu makna berasal, Atau bagaimana individu membedakan antara makna yang sebenarnya dari sesuatu dan atau suatu imej dari sesuatu:

Pertama adalah pendekatan reflektif. Di sini bahasa berfungsi sebagai cermin, yang merefleksikan makna yang sebenarnya dari segala sesuatu yang ada di dunia.

Kedua adalah pendekatan intensional, dimana manusia menggunakan bahasa untuk mengkomunikasikan sesuatu sesuai dengan cara pandang terhadap sesuatu.

Ketiga adalah pendekatan konstruksionis. Dalam pendekatan ini dipercaya bahwa individu mengkonstruksi makna lewat bahasa yang dipakai.

PANCASILA

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta yaitu panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima sendi utama penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada paragraf ke-4 Preambule (Pembukaan) UUD 1945. Meskipun terjadi perubahan kandungan dan urutan lima sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945, namun tanggal 1 Juni sepakat diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila.

UUD 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945 atau UUD ’45, adalah hokum dasar tertulis (basic law), konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945, dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959. Pada kurun waktu tahun 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen), yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Kajian representasi Pancasila dan UUD 1945 dasar negara sebagai  rambu dan/atau koridor Pelaksanaan Otonomi Daerah

Otoda harus dipandang sebagai instrumen desentralisasi dalam rangka menjaga & mempertahankan keutuhan & keberagaman bangsa dengan tidak menyimpangkan konsep dasarnya dari pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara ( Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Thunggal Ikha, NKRI)

Otoda harus didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah (WNI yang ada didaerah tanpa diskirminasi SARA karena daerah tidak diberi ruang gerak oleh UU untuk menyentuh SARA artinya daerah bukan kavlingan suku tertentu) dan atau bukan juga otonomi pemda melainkan otonomi bagi rakyat daerah melaui kepala daerah & DPRD sebagai pemerintah daerah (PEMDA). Dari Dimensi politik institusi PEMDA merupakan instrument pendidikan politik dalam rangka mengembangkan demokratisasi. Otoda dapat mencegah terjadinya sentralisasi dan atau kecenderungan sentrifugal dalam bentuk pemisahan diri. Adanya institusi pemda akan mengajarkan masyarakat untuk menciptakan kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dari dimensi administratif  otoda mengisyaratkan Pemda untuk mencapai efisiensi & efektivitas dan ekonomis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sehingga memudahkan terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai dimensi ekonomi

Daerah Otonom tidak memiliki kedaulatan atau semi kedaulaatan seperti di negara federal. Desentralisasi dimanisfestasikan dalam pembentukan Daerah Otonom dan penyerahan atau pengakuan atas wewenang pemerintahan di bidang tertentu Penyerahan atau pengakuan urusan pemerintahan terkaitdengan pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat setempat sesuai prakarsa dan aspirasi masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten dan Kota lebih didasarkan kepada azas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pengaturan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah (UU No. 32 TAhun 1956: UU No. 25 Tahun 1999; UU No.33 Tahun 2004) Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif,bertanggungjawab (akuntabel), dan pasti.

Mewujudkan sistem perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang mencerminkan pembagian tugas kewenangan dan tangjungjawab yang jelas antara Pempus & Pemda, mendukung pelaksanaan otoda yang transparan, memperhatikan partisipasi rakyat, dan pertangjungjawaban kepada rakyat, mengurangi kesenjangan antar daerah dalam pembiayaan otoda, dan memberikan kepastian sumber keuangan yang berasal dari wilayah ybs. Menjadi acuan dalam alokasi penerimaan negara bagi daerah Mempertegas sistem pertanggungjawaban oleh Pemda. Menjadi pedoman pokok tentang keuangan daerah.

Harapan dan/atau kekhawatiran MM Partahian H SE Ak sebagai anak bangsa putra daerah di riau terkait Otoda;

  1.  Berharap adanya Pemahaman yang seirama dari sabang sampai merauke  terhadap berbagai konsep dasar otonomi daerah dengan sosialisasi  yang  meluas dan mendalam.
  2. Adanya petunjuk yang jelas terhadap instrumen pelaksanaan yang belum tersedia, seperti UU, PP, Keppres, Kepmen, Perda, dan Kep. Daerah, Pedoman, standar yang jumlahnya pasti banyak, sama dengan banyaknya urusan yang ditangani oleh daerah.
  3. Semoga daerah bisa beradabtasi dengan isu globalisasi, transparansi, demokratisasi, HAM, dll.
  4. Perlu upaya sehingga rakyat mengerti prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab seharusnya dilaksanakan oleh rakyat, yang sejauh ini masih dilakukan oleh Pemda, yang seringkali melupakan aspek filosofi dari penyelenggaraan Otoda.
  5. Dalam aspek politik sangat prihatin, tampak adanya komitmen politik yang dituangkan dalam amandemen pasal 18 UUD 1945 yang ingin mengembangkan otonomi seluas-luasnya, sehingga pemahaman makna substantif dan otoda semakin kabur. Hal ini muncul karena adanya salah penafsiran terhadap beberapa pasal dalam UUD 1945 tentang otoda oleh kawan-kawan kita diparlemen.

Semangat Membangun bangsa dengan otonomi daerah tanpa diskriminasi SARA dan atau gol…

Sempena hari jadi otonomi diberbagai daerah riau, mari kita lakukan pelurusan kembali naluri membangun daerah yang selaras dengan cita2 pembangunan nasional dalam mewujudkan manusia seutuhnya yang berketuhanan Yang Maha Esa, berprikemanusiaan yang adil dan beradab, menunjung persatuan indonesia berdasarkan pancasila & UUD 1945 menuju daerah yang santun bermartabat terbilang, cemerlang yang tidak rakus dan semangat kebangsaan NKRI yang germilang. Daerah dibangun sampai ke desa bangsa dimajukan menuju kota yang ramah tidak menawarkan kebencian kepada dunia dengan semangat otonomi daerah anti plesetan yang tidak kedaerahan dan atau membawa-bawa sifat kemmmbaaaliii kampungan tidaklah man khaaa…khaaa…khaaa…!!!!!!

By the way…

Istilah otonomi berasal dari kata autonomy dimana auto artinya sedia sedang nomy yang berarti aturan dan atau Undang-undang. Dengan demikian autonomy /otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerah atas inisiatif dan kemampuan sendiri dimana hak tersebut diperoleh dari pemerintah pusat bukan atas kemerdekaan sebagai Negara berdaulat. Jadi dalam memperingati hari jadi otonomi sejatinya lebih mengedepankan instropkesi sejuhmana kemampuan diri dalam menjalankan amanah Negara dalam mensejahterakan rakyat bukan larut dengan heroic kemeriahan laksana merayakan hari kemerdekaan.

Kebebasan yang terbatas atau kemandirian otonomi daerah adalah wujud kesempatan pemberian yang harus dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, hak dan kewajiban serta kebebasan bagi daerah untuk menyelenggarakan urusan-urusannya sepanjang sanggup untuk melakukannya dan penekanannya lebih bersifat otonomi yang luas. Pendapat tentang otonomi yang dikemukakan Vincent Lemius (1986) bahwa otonomi daerah merupakan kebebasan untuk mengambil keputusan politik maupun administrasi, dengan tetap menghormati peraturan perundang-undangan. Meskipun dalam otonomi daerah ada kebebasan untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan daerah, tetapi dalam kebutuhan daerah senantiasa disesuaikan dengan kepentingan nasional, ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi artinya tidak boleh mengangkangi dasar Negara pancasila dan UUD 1945 sebagai payung hukum utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemeritahan daerah dinyatakan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi otonomi daerah tidak menyinggung samasekali tentang kemerdekaan golongan tertentu dan atau yang menyangkut dengan SARA.

Beranjak dari rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah pada prinsipnya mempunyai 3 aspek bro… :

1.    Aspek Hak dan Kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerah dalam berkontribusi dalam percepatan dan atau akselerasi pembangunan nasional

2.    Aspek kewajiban untuk tetap mengikuti peraturan dan ketentuan dari pemerintahan diatasnya, serta tetap berada dalam satu kerangka pemerintahan nasional dalam mewujudkan manusia seutuhnya sesuai cita2 pancasila dan UUD 1945.

3.   Aspek kemandirian dalam pengelolaan keuangan baik dari biaya sebagai perlimpahan kewenangan dan pelaksanaan kewajiban, juga terutama kemampuan menggali sumber pembiayaan daerah.

Yang dimaksud dengan hak dalam pengertian otonomi adalah adanya kebebasan pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangga, seperti dalam bidang kebijaksanaan, pembiyaan serta perangkat pelaksanaannnya. Sedangkan kewajiban harus mendorong pelaksanaan pemerintah dan pembangunan nasional. Dengan demikian, bila dikaji lebih jauh isi dan jiwa undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka otonomi daerah mempunyai arti bahwa daerah harus mampu :

1.     Berinisiatif menyusun dan melaksanakan kebijaksanaan pembangunan daerah yang tetap sinergi dengan pemerintahan diatasnya.

2.   Membuat peraturan daerah (PERDA) beserta peraturan pelaksanaannya.

3.   Menggali sumber-sumber keuangan daerah.

4.   Memiliki alat pelaksana baik personil maupun sarana dan prasarananya.

Daerah otonomi adalah wilayah administrasi pemerintahan dan kependudukan yang dikenal dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian jenjang daerah otonom ada dua bagian, walau titik berat pelaksanaan otonomi daerah dilimpahkan pada pemerintah kabupaten/kota. Adapun daerah provinsi, berotonomi secara terbatas yakni menyangkut koordinasi antar/lintas kabupaten/kota, serta kewenangan pusat yang dilimpahkan pada provinsi, dan kewenangan kabupaten/kota yang belum mampu dilaksanakan maka diambil alih oleh provinsi.

Secara konsepsional, jika dicermati berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dengan tidak adanya perubahan struktur daerah otonom, maka memang masih lebih banyak ingin mengatur pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Disisi lain, pemerintah kabupaten/kota yang daerah otonomnya terbentuk hanya berdasarkan kesejahteraan pemerintahan, maka akan sulit untuk berotonomi secara nyata dan bertanggungjawab di masa mendatang.

Dalam diktum menimbang huruf (b) Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, dikatakan bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta mempertimbangkan potensi dan keberagaman daerah.

Otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 22  tahun 1999 adalah otonomi luas yaitu adanya kewenangan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal,  agama serta kewenangan-kewenangan bidang lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Di samping itu, keleluasaan otonomi maupun kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Dalam penjelesan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan boleh mengasingkan diri dari keberagaman dan atau mengasingkan orang lain.

Atas dasar pemikiran di atas¸ maka prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 adalah sebagai berikut :

a.    Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah yang terbatas.

b.   Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.

c.   Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah Kabupaten dan daerah kota, sedang otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas.

d.    Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan kontribusi negara sehingga tetap terjalin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.

e.    Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam daerah Kabupaten/daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi.

f.     Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik fungsi legislasi, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah dimana kepala daerah bukan diangkat sebagai raja daerah.

g.    Pelaksanaan azas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan sebagai wakil daerah.

h.    Pelaksanaan azas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.

Adapun tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menjungjung tinggi pilar-pilar bangsa ( NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dan UUD 1945).

Sejalan dengan pendapat di atas, The Liang Gie dalam Abdurrahman (1987) mengemukakan bahwa tujuan pemberian otonomi daerah adalah :

a.    Mengemukakan kesadaran bernegara/berpemerintah yang mendalam kepada rakyat diseluruh tanah air Indonesia.

b.   Melancarkan penyerahan dana dan daya masyarakat di daerah terutama dalam bidang perekonomian.

Tidak ada penekanan terhadap SARA dan atau golongan sama sekali dalam artian otonomi daerah bukanlah kemerdekaan etnis dan atau golongan tertentu. MERDEKA hanya 1945 untuk wilayah NKRI dari sabang sampai merauke.

Semoga bermamfaat dalam memahami otonomi daerah dan atau daerah otonom yang  biasa rancu dipahami oleh masyarakat yang berpotensi memicu benturan disana disini.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 3.143 pengikut lainnya.