Representasi Pancasila dan UUD 1945 Dasar Negara Sebagai Rambu dan/atau Koridor Pelaksanaan Otonomi Daerah

Prolog;

REPRESENTASI

Bahasa adalah medium yang menjadi perantara dalam memaknai sesuatu, memproduksi dan mengubah makna. Bahasa mampu melakukan semua ini karena ia beroperasi sebagai sistem representasi. Lewat bahasa (simbol-simbol dan tanda tertulis, lisan, atau gambar) dapat mengungkapkan pikiran, konsep, dan ide-ide tentang sesuatu. Makna sesuatu hal sangat tergantung dari cara individu merepresentasikannya. Dengan mengamati kata-kata yang digunakan dan imej-imej yang digunakan dalam merepresentasikan sesuatu bisa terlihat jelas nilai-nilai yang diberikan pada sesuatu hal tersebut. Untuk menjelaskan bagaimana representasi makna lewat bahasa bekerja, bisa dipakai 3 teori representasi sebagai usaha untuk menjawab pertanyaan : darimana suatu makna berasal, Atau bagaimana individu membedakan antara makna yang sebenarnya dari sesuatu dan atau suatu imej dari sesuatu:

Pertama adalah pendekatan reflektif. Di sini bahasa berfungsi sebagai cermin, yang merefleksikan makna yang sebenarnya dari segala sesuatu yang ada di dunia.

Kedua adalah pendekatan intensional, dimana manusia menggunakan bahasa untuk mengkomunikasikan sesuatu sesuai dengan cara pandang terhadap sesuatu.

Ketiga adalah pendekatan konstruksionis. Dalam pendekatan ini dipercaya bahwa individu mengkonstruksi makna lewat bahasa yang dipakai.

PANCASILA

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta yaitu panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima sendi utama penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada paragraf ke-4 Preambule (Pembukaan) UUD 1945. Meskipun terjadi perubahan kandungan dan urutan lima sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945, namun tanggal 1 Juni sepakat diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila.

UUD 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945 atau UUD ’45, adalah hokum dasar tertulis (basic law), konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945, dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959. Pada kurun waktu tahun 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen), yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Kajian representasi Pancasila dan UUD 1945 dasar negara sebagai  rambu dan/atau koridor Pelaksanaan Otonomi Daerah

Otoda harus dipandang sebagai instrumen desentralisasi dalam rangka menjaga & mempertahankan keutuhan & keberagaman bangsa dengan tidak menyimpangkan konsep dasarnya dari pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara ( Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Thunggal Ikha, NKRI)

Otoda harus didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah (WNI yang ada didaerah tanpa diskirminasi SARA karena daerah tidak diberi ruang gerak oleh UU untuk menyentuh SARA artinya daerah bukan kavlingan suku tertentu) dan atau bukan juga otonomi pemda melainkan otonomi bagi rakyat daerah melaui kepala daerah & DPRD sebagai pemerintah daerah (PEMDA). Dari Dimensi politik institusi PEMDA merupakan instrument pendidikan politik dalam rangka mengembangkan demokratisasi. Otoda dapat mencegah terjadinya sentralisasi dan atau kecenderungan sentrifugal dalam bentuk pemisahan diri. Adanya institusi pemda akan mengajarkan masyarakat untuk menciptakan kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dari dimensi administratif  otoda mengisyaratkan Pemda untuk mencapai efisiensi & efektivitas dan ekonomis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sehingga memudahkan terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai dimensi ekonomi

Daerah Otonom tidak memiliki kedaulatan atau semi kedaulaatan seperti di negara federal. Desentralisasi dimanisfestasikan dalam pembentukan Daerah Otonom dan penyerahan atau pengakuan atas wewenang pemerintahan di bidang tertentu Penyerahan atau pengakuan urusan pemerintahan terkaitdengan pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat setempat sesuai prakarsa dan aspirasi masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten dan Kota lebih didasarkan kepada azas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pengaturan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah (UU No. 32 TAhun 1956: UU No. 25 Tahun 1999; UU No.33 Tahun 2004) Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif,bertanggungjawab (akuntabel), dan pasti.

Mewujudkan sistem perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang mencerminkan pembagian tugas kewenangan dan tangjungjawab yang jelas antara Pempus & Pemda, mendukung pelaksanaan otoda yang transparan, memperhatikan partisipasi rakyat, dan pertangjungjawaban kepada rakyat, mengurangi kesenjangan antar daerah dalam pembiayaan otoda, dan memberikan kepastian sumber keuangan yang berasal dari wilayah ybs. Menjadi acuan dalam alokasi penerimaan negara bagi daerah Mempertegas sistem pertanggungjawaban oleh Pemda. Menjadi pedoman pokok tentang keuangan daerah.

Harapan dan/atau kekhawatiran MM Partahian H SE Ak sebagai anak bangsa putra daerah di riau terkait Otoda;

  1.  Berharap adanya Pemahaman yang seirama dari sabang sampai merauke  terhadap berbagai konsep dasar otonomi daerah dengan sosialisasi  yang  meluas dan mendalam.
  2. Adanya petunjuk yang jelas terhadap instrumen pelaksanaan yang belum tersedia, seperti UU, PP, Keppres, Kepmen, Perda, dan Kep. Daerah, Pedoman, standar yang jumlahnya pasti banyak, sama dengan banyaknya urusan yang ditangani oleh daerah.
  3. Semoga daerah bisa beradabtasi dengan isu globalisasi, transparansi, demokratisasi, HAM, dll.
  4. Perlu upaya sehingga rakyat mengerti prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab seharusnya dilaksanakan oleh rakyat, yang sejauh ini masih dilakukan oleh Pemda, yang seringkali melupakan aspek filosofi dari penyelenggaraan Otoda.
  5. Dalam aspek politik sangat prihatin, tampak adanya komitmen politik yang dituangkan dalam amandemen pasal 18 UUD 1945 yang ingin mengembangkan otonomi seluas-luasnya, sehingga pemahaman makna substantif dan otoda semakin kabur. Hal ini muncul karena adanya salah penafsiran terhadap beberapa pasal dalam UUD 1945 tentang otoda oleh kawan-kawan kita diparlemen.

About Tongku Mangaraja Mualim

suka menikmati hidup apa adanya dengan penuh senyum berkah ilahi rabb!

Posted on Desember 14, 2012, in Bapak MM Partahian Harahap SE Ak, Cita-cita Kemerdekaan, Cita-cita pancasila dan UUD 1945., Cita-cita Pembangunan Nasional, Dasar Negara, Humanis, Indonesia, Integritas, Legitimasi, Loyalitas, Nasionalis, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Negarawan Yang Baik, NKRI, Otonomi Daerah, Pancasila, Pilar-pilar Berbangsa & Bernegara, Reformasi, Semangat Kebangsaan, Serius, UUD 1945. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: