Menghapus Tagih Kredit Macet Debitur Yang Tidak Pailit Bukanlah Tindakan Negarawan

Ada sinyalemen bahwa motivasi hapus buku & hapus tagih tersebut mendorong terjadinya moral hazard antara kreditur dengan debitur. Hal ini perlu untuk diantisiapsi dimana perlu juga ada kriteria khusus dalam menentukan tingkatan debitur yang layak di hapus buku & hapus tagih, disamping lama tahunnya juga perlu dicermati keadaan ekonomi debitur jangan sampai menghapus tagih piutang terhadap orang kaya kalau debiturnya berbentuk badan hukum pernyataan pailit oleh pengadilan tentu menjadi bahan pertimbangan.

Tindakan berbasis prinsip prudential dalam mengambil keputusan merupakan hal yang wajar, oleh karena itu keputusan final dalam memperlakukan kredit bermasalah adalah sesuatu yang krusial. Kebutuhan PP No.14 Tahun 2005, PSAK Terbaru, Direktorat Perpajakan merupakan prinsip-prinsip aturan yang harus dipahami secara komprehensif serta membentuk sinergi sehingga mendukung kinerja bank & Lembaga Keuangan Non Bank tersangkut ditanah air.

Perlu adanya perlakuan sistematis terkait sinkronisasi tata laksana hapus buku, hapus tagih, dan atau pembukuan perhitungan pajak. Stakeholder perlu keseragaman pandang dalam banyak hal menyangkut kredit bermasalah sebagai salah satu noda operasi yang membutuhkan dukungan berbagai pihak dalam menanganinya, perlu koordinasi sosialisasi mendalam dalam memahami aturan yang mengikat, seperti :

  • Memberikan pemahaman mengenai tanggung jawab serta wewenang pejabat terkait tentang ketentuan hapus buku & hapus tagih sesuai PP No.14 Tahun 2005, PSAK 50/55, serta peraturan perpajakan.
  • Memberikan panduan dalam menentukan hapus buku & hapus tagih.
  • Memberikan panduan atas asset yang akan dijual/lelang.
  • Memahami pengakuan, pengukuran, pencatatan kredit bermasalah berdasarkan PP No. 14 Tahun 2005 & PSAK Terbaru.
  • Memberikan refreshment terkait tata kelola hapus buku & hapus tagih sesuai dengan PP No. 14 Tahun 2005 & PSAK 50/55 (Revisi 2006).

Apalagi Jumlah piutang yang akan dihapus tagih itu jumlahny sangatlah besar yaitu berkisar Rp 10,03 triliun lebih, kalau tidak berhati-hati melakukannya tentu akan berpotensi melukai rasa adil pada public, mengingat piutang yang akan di hapus buku & hapus tagih itu adalah bagian dari aset negara yang jumlahnya sangatlah besar.

Seperti apa yang diutaran Ketua Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) yang juga Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI) Gatot M. Suwondo baru-baru ini diendus media yang mengatakan, keputusan untuk melakukan hair cut sampai pada jumlah Rp 10,03 triliun dari kredit macet Rp 70 triliun,” ujarnya saat paparan di Komisi XI DPR (8/4/2013).

Jumlah piutang yang akan dihapus tagih itu sangatlah besar, perlu adanya klarifikasi kepada public uang sebanyak itu terdiri dari debitur mana sahaja. Apakah tidak ada unsur permainan kong kali kong dalam mengangkangi uang negara dan atau moral hazard dalam hal ini.

Putusan MK terkait Piutang Hapus Buku & Hapus Tagih bukanlah rujukan utama untuk melakukan hapus buku & hapus tagih piutang di Bank BUMN. Sebab masih ada aturan lain yang harus menjadi acuan bank-bank BUMN untuk mengambil kebijakan itu.

Misalnya UU tentang Perbendaharaan Negara & UU tentang keuangan Negara/Daerah. “Ini harus menjadi acuan bagi bank-bank BUMN untuk melakukan suatu putusan, tidak hanya mengacu kepada putusan MK semata,” ungkap salah seorang anggota parlemen disenayan.

“Gagalnya suatu manajemen perbankan, dikarenakan adanya niat moral hazard tersebut sebagaimana telah banyak terjadi dalam kasus perbankan selama ini,” Tandasnya meradang.

Disisi lain Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah menyiapkan langkah besar untuk merestrukturisasi tumpukan kredit macet yang menggunung. Sebagaimana diketahui, pada September 2012 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait uji materi Pasal 4, Pasal 8, dan Pasal 12 ayat (1) UU No 49 Tahun 1960 tentang PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara).

Dimana MK berpendapat BUMN merupakan badan usaha yang memiliki kekayaan terpisah dari keuangan negara. Karena itu, kewenangan pengurusan kekayaan, usaha, termasuk penyelesaian utang-piutang BUMN tunduk pada UU No 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Secara akal sehat disini kan tidak perintah hapus buku & hapus tagih itu.

Sebenarnya hapus tagih itu merupakan fasilitas yang bisa dilakukan terhadap debitur  yang mengalami musibah bencana hingga membuat usahanya mengalami kegagalan seperti petani terjadi gagal panen (FUSO) terang MM Partahian Harahap SE AK pentolan tenaga pendamping program aksi pemberdayaan masyarakat tani nasional dalam menghadapi krisis 98 dimana dalam Kredit Usaha Tani diantara 150 triliun yang digelontorkan kepetani secara nasional sebagai pengalihan subsidi import menuju swasembada pangan kala itu istilah FUSO itu ada, terkena dampak krisis moneter dll, logikanya begitu. Bukan karena lari dan atau tidak mau membayar akan tetapi tidak mampu bayar disebabkan bencana diluar rencana manusia.

About Tongku Mangaraja Mualim

suka menikmati hidup apa adanya dengan penuh senyum berkah ilahi rabb!

Posted on April 12, 2013, in Negarawan Yang Baik, Pailit and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: