Perbaikan sistem hukum, politik, otonomi daerah, kinerja Badan Usaha Negara sangat krusial dalam memacu peningkatan produksi dalam negeri untuk menghadapi ancaman krisis

Siapa yang tidak tahu bahwa krisis keuangan Amerika Serikat (AS) yang muncul pada 2008 lalu yang berimbas hingga kawasan Eropa, ditanah air hal tersebut tentu akan mengingatkan kita pada krisis moneter yang menghancurkan perekonomian Asia pada 1997. Bagi kita yang mengalami dua kejadian tersebut secara langsung, mungkin akan menjadi pengalaman yang sangat berharga. Ini penting, karena seringkali wacana yang berkembang dimasyarakat bisa tidak pas ceritanya yang dipengaruhi kepentingan pribadi dan atau golongan tertentu , tentu saja kesimpulannya juga akan bisa salah yang kemudian akan disikapi dengan cara yang salah pula boro-boro mau menyelesaikan masalah justru akan menambah masalah baru. Perlu kita tengarai bahwa krisis 1997 bermula dari keterpurukan pasar saham yang digoyang pialang josh soros dengan spekulasi membingungkan berimbas pada munculnya situasi ketidakpastian yang menyulut ketidakpercayaan investor sehingga menimbulkan aksi menarik uang dari bursa saham yang memunculkan krisis 1997 yang telah menyebabkan negara harus menghadapi situasi yang kacau menghadapi ketidakpastian akibat ketergantungan pada utang luar negeri. Pada waktu itu, pemerintah mengambil kebijakan untuk melikuidasi bank sakit, masyarakat pun tambah panik, dan terjadi rush yang memperparah efek krisis. Gejolak pun muncul. Dampaknya luar biasa terhadap ekonomi, harga2 pelak saja melonjak tinggi yang memicu pekikan keterpurukan dimana-mana, itu sudah menyulut suatu gejolak sosial yang dimulai dari gejolak ekonomi yang ditangani secara tidak pas. Bukan main hebat gejolak itu menyulut terjadi perubahan rezim pemerintahan Orde Baru. Reformasi pun bergulir sebagai transisi gerbong demokrasi yang dianggab lebih baik.
Saat ini untuk menangani dampak krisis kita membutuhkan perbaikan sikap & perilaku pemimpin yang pas untuk mencapai konsensus, mencapai sasaran utama ke depan. Untuk itu tentu dibutuhkan pemimpin yang capable yang tidak hanya mampu mengejar legitimasi kekuasaan akan tetapi lebih mampu dalam menjawab semua tantangan yang sedia menghadang masa depan bangsa kita, jangan main-main dengan ancaman krisis, pengaruh krisis global pada ekonomi nasional tecermin pada neraca pembayaran luar negeri yang mencatat transaksi barang, jasa, dan keuangan. Dampak pertama krisis ekonomi global adalah penurunan nilai ekspor karena merosotnya volume dan tingkat harga komoditas primer di pasar dunia. Pada gilirannya, gabungan penurunan ekspor dengan peningkatan impor akan menyebabkan defisit neraca perdagangan kita. Defisit neraca perdagangan juga terjadi karena besarnya komponen impor pengeluaran negara, produksi nasional, investasi, dan konsumsi masyarakat.
Pening katan penganggur di sejumlah negara akan mengurangi permintaan internasional akan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang pada umumnya memiliki pendidikan serta keahlian terbatas. Resesi ekonomi global tersebut bukan saja akan mengurangi kiriman uang dari TKI (remittances) ke indonesia, melainkan pemulangan mereka ke Tanah Air juga akan menambah masalah tersendiri.
Untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi, sejatinya penurunan permintaan akan ekspor harus diimbangi oleh perluasan pengeluaran yang berorientasi pada ekonomi dalam negeri. Ekspansi pengeluaran negara hendaknya diutamakan untuk dua hal, yakni mengatasi kelangkaan infrastruktur dan peningkatan kualitas pendidikan yang menghambat kemampuan kita berproduksi perekonomian nasional. Selain akan meningkatkan kapasitas produksi, pembangunan di kedua sektor ini sekaligus memperluas lapangan kerja. Kelangkaan infrastruktur terjadi di semua sektor, seperti perhubungan darat, laut, dan udara; telekomunikasi; serta listrik yang hidup mati. Prioritas kedua dari ekspansi pengeluaran negara adalah meningkatkan kualitas pendidikan nasional, tanpa tenaga kerja terdidik yang terampil kita tidak mungkin mengolah sendiri sumber daya alam kita, bersaing di pasar dunia, dan membangun infrastruktur yang berkualitas baik, dan atau bagaimana kita membatasi orang sakit berobat ke luar negeri kalau rumah sakit kita lebih banyak menjalin kerja sama dengan jasa pembuat peti mati.
Agar pengeluaran APBN semakin banyak digunakan bagi keperluan pembangunan, pengeluaran untuk konsumsi perlu dikurangi. Sementara itu, program untuk mengentaskan warga dari kemiskinan juga perlu diubah dari sekadar menyediakan beras miskin yang tidak jelas penyalurannya serta bantuan langsung tunai pada pakir usia produktif yang dianggab kurang mendidik menjadi perluasan lapangan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin, akan lebih apresiatif kalau BLT tersebut diberikan sebagai beasiswa pada para lansia. Pada zaman Orde Baru, kedua hal ini pernah dilakukan melalui program peningkatan usaha tani, perkebunan inti rakyat, dan industrialisasi yang bersifat padat karya. Selain dari ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia ataupun kurs devisa yang realistis, ekspansi fiskal dan moneter akan bermanfaat bagi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi jika ada iklim usaha yang baik dan kepastian hukum, perubahan aturan perburuhan agar dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja dengan upah yang layak, perbaikan perizinan usaha, dan kemudahan pemanfaatan lahan.
Hati-hati dipenghujung 2012 ini mulut krisis kembali terbuka sebab akan adanya aliran dana keluar dari Indonesia dalam jumlah besar telah menyebabkan turunnya nilai tukar rupiah belakangan ini, salah satunya disebabkan dana tersebut digunakan untuk pembayaran utang swasta dan pemerintah yang tak lama lagi jatuh tempo.
Menurut Salamuddin Daeng dari Institute of Global Justice pada media nasional internasional Selasa (16/10/2012) , aliran dana keluar dari Indonesia untuk pembayaran utang pada setiap triwulannya, lebih dari Rp 40 triliun. Dana sebesar itu dikeluarkan pemerintah untuk membayar bunga utang dan cicilan utang pokok. Inilah bahaya ketergantugan bangsa kita dengan utang yang tidak dikelola dengan baik dalam menambah produksi dalam negeri. Menjadi ironis memang, ketika arus uang akan mengalir deras keluar negeri, pada saat bersamaan, tidak ada aliran dana masuk dalam bentuk investasi, hal ini akan memicu semangat utang lagi untuk menjaga kestabilan neraca dengan resiko besar yang akan dipikulkan pada generasi bangsa berikutnya, Rasio utang terhadap PDB saat ini seperti yang sudah lazim digembar gemborkan sebagai indikasi keberhasilan pemerintah (27 persen) memang masih di bawah batas maksimum 60 persen kalau hitungannya tidak meleset akan tetapi nilai nominalnya terus melambung tinggi dimana posisi utang pemerintah saat ini lebih dari Rp 2000 triliun, baik dari dalam maupun luar negeri. Sementara itu, posisi utang luar negeri pihak swasta lebih dari Rp 1000 triliun, dari sudut pandang akuntansi angka ini bisa saja turun ke angka 20 % kalau terjadi mark-up besar-besaran disisi lainnya. Krisis yang melanda Uni Eropa dan Amerika Serikat, juga ikut menjadi pemicu melemahnya rupiah ini, disini pentingnya penguatan ketahanan ekonomi nasional dengan tidak mengambil utang yang tidak produktif serta membangun sinerginitas yang baik dengan Negara bangsa-bangsa di dunia. By the way apapun ceritanya kita berharap semoga Indonesia mampu berlayar disela-sela ombak krisis yang sedia mengancam, masa lalu adalah kenangan, kenyataan sekarang yang perlu kita sikapi dengan bijak sehingga masa depan selalu berbuah harapan yang selalu indah. Amin.